Izin Usaha Hotel Alexis Ditutup, Pihak Manajemen Memberikan Klarifikasi

Jakarta - Kita mengambil keputusan untuk tidak meneruskan izin usaha bagi Alexis," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (30/10/2017).

Pengelola Alexis memilih menutup usahanya mulai Selasa (31/10/2017}.

Hal itu dilakukan menyusul langkah Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda DKI Jakarta yang tidak memperpanjang izin usaha Alexis.

Hal ini diungkapkan dalam keterangan pers oleh Lina Novita dan Mochamad Fadjri, selaku Legal & Corporate Affair Alexis Group.

Berikut ini isi lengkap konferensi persnya :

1. Kami mencoba memahami kebijakan Pemda DKI saat ini, dan kami siap bekerja sama dengan pihak Pemda DKI, guna mendukung setiap kebijakan Gubernur DKI.

2. Hotel maupun griya pijat Alexis adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang pariwisata, dimana segala sesuatu terkait perizinan maupun operasional telah kami laksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Perlu diketahui bahwasanya sampai dengan saat ini di hotel dan griya pijat kami tidak pernah ditemukan pelanggaran, baik berupa peredaran narkoba maupun kasus asusila.

4. Kami menyadari bahwa semua tempat usaha memiliki kelebihan maupun kekurangan, di mana saat ini stigma yang terbentuk terkait nama Alexis diidentikkan dengan tempat yang kurang baik.
Oleh karenanya, kami akan berbenah dan melakukan penataan manajemen agar dapat keluar dari stigma tersebut. Apabila ada kekurangan yang harus kami perhatikan, maka kami terbuka menerima saran dan kritik untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

5. Kami menghargai surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas PTSP. Atas dasar hal tersebut, kami melakukan penghentian operasional hotel dan griya pijat Alexis, dikarenakan belum dapat diprosesnya perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha pariwisata kami. Langkah tersebut kami ambil untuk menunjukan bahwa pihak kami taat aturan.

6. Perlu dipahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga. Satu hal yang pasti, belum terbitnya perpanjangan TDUP usaha kami yang akan berujung pada penutupan usaha, akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka.

7. Kami meminta masyarakat maupun media berhenti menghakimi pihak kami secara sepihak. Mohon juga dilihat bahwa selama ini pihak kami merupakan salah satu pelaku usaha di Kota Jakarta yang tidak pernah melakukan pelanggaran, ataupun menerima sanksi terkait pelanggaran dalam bentuk apa pun dari dinas terkait, yang merupakan cerminan bahwa kami pelaku usaha yang taat hukum dan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kota Jakarta, lewat pajak daerah maupun pembukaan lapangan kerja melalui sektor pariwisata.

8. Bersama ini kami mohon kepada Pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perizinan, untuk dapat memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya, agar usaha kami di sektor pariwisata dapat terus berjalan. Pastinya kami siap melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

9. Kepada seluruh masyarakat maupun media, mari bersama-sama kita bangun Kota Jakarta lewat sektor pariwisata, guna menjadikan Kota Jakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Negara Indonesia.

www.turnbackhoax.info

Kebakaran Pabrik Mercon di Tangerang

Tangerang – Ledakan dan kebakaran terjadi di pabrik petasan yang terletak di Komplek Pergudangan 99, Jalan Raya Salembaran, Cengklong, Kosambi, Kabupaten Tangerang, pagi tadi. Akibat ledakan tersebut, dilaporkan bahwa 47 orang tewas dan lainnya luka-luka.

Dikatakan oleh aparat Kepolisian, penyebab dari ledakan tersebut masih belum diketahui. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan, anak buahnya masih fokus mencari korban yang masih terjebak dalam gudang tersebut, sekaligus mengevakuasinya.

Tak hanya membuat gempar dalam negeri, ledakan yang memakan banyak korban jiwa tersebut juga menjadi sorotan media asing. Seperti contohnya adalah media asing asal Inggris, The Guardian, menurunkan berita dengan judul ‘Indonesia fireworks factory explosions kill at least 47 people’. Berita tersebut menyoroti korban yang meninggal serta informasi-informasi yang didapat dari warga sekitar.

Sekadar diketahui, peristiwa kebakaran terjadi sekira pukul 9.00 WIB. Saat itu, sudah ada puluhan personel polisi bersama tim gabungan yang berjibaku menjinakkan si jago merah. Sebelum ter

Dari total 47 jenazah yang ditemukan, 39 jasad sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Kramatjati Polri, Jakarta Timur menggunakan delapan ambulans masing-masing 6 dari Biddokes Polda Metro Jaya, satu ambulans PMI Jakarta Barat, satu ambulas milik RSUD Kabupaten Tangerang. bakar, sempat terdengar ledakan keras dari dalam gudang.

www.turnbackhoax.info

Pabrik Karton Di Tangerang Terbakar

Gudang penyimpakanan kertas PT Bosung Indonesia terbakar di Jalan Raya Pasar Kemis, Desa Sidangsari, Pasar Kemis, pada Kamis (26/10) malam.

Kapolsek Pasar Kemis, Kompol Kosasih membenarkan peristiwa tersebut. Kejadian itu dikabarkan terjadi sekitar pukul 19.30 Wib.

“Api diketahui sudah membesar sekitar pukul 20.00 WIB,” kata Kosasih.

Sementara, Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang, Herman mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang berusaha memadamkan api. Pihaknya pun telah menerjunkan sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran.

“Meluncur 8 unit mobil ke lokasi,” katanya.

Herman menyebut api sempat menjalar ke pemukiman warga. Sebab, lokasi antara pabrik karton dengan pemukiman berjarak 100 meter.

Meski demikian, belum ada yang mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Begitupun dengan total kerugian yang diperkirakaan.

“Karena jarak yang tidak terlalu jauh, yang jelas lokasi pabrik tidak sampai 100 meter ke permukiman,” tutupnya.

http://turnbackhoax.info

Mobil Gubernur DKI Terobos Jalur One Way Puncak

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat contoh tak baik hari ini. Setelah membuat macet pagi hari dengan kegiatan tea walk pegawai Pemprov DKI Jakarta di Gunung Mas, Puncak Bogor, Sabtu (21/10), siangnya Anies Baswedan justru meminta jalur khusus yakni meminta jalur one way dibuka ketika turun dari Puncak menuju Kota Bogor.

Ceritanya, Anies akan menghadiri pelantikan pengurus Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) di Kebun Raya Bogor. Namun saat turun, Anies terjebak macet.

Acara pelantikan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 Wib. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan Ketua Kagama diagendakan menerima Anies.

Namun karena tak kunjung hadir, acara pun dimulai dan Ganjar meninggalkan lokasi pukul 11.00 Wib karena masih ada acara di Jawa Tengah.

Akhirnya, Anies tiba di lokasi Kebun Raya pada pukul 11.30 WIB. Mengenakan pakaian batik cokelat, alumnus Fakultas Ekonomi UGM 1989 ini disambut panitia.

Anies mengaku, keterlambatannya itu karena terjebak macet di Jalur Puncak setelah mengikuti kegiatan PNS Pemprov DKI Jakarta di area perkebunan teh Gunung Mas, Puncak, Bogor.

Namun, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor membantah adanya kemacetan di Jalur Puncak.

Menurut Kasat Lantas Polres Bogor Ajun Komisaris Polisi Hasby Ristama, yang terjadi Gubernur DKI Jakarta itu turun dari Puncak menuju Bogor saat polisi sedang menerapkan sistem satu arah (one way) ke arah Puncak. Jadi, kendaraan hanya satu arah dari Bogor menuju Puncak.

Hasby Ristama menambahkan pihaknya sudah meminta Anies agar melintas jalur alternatif, tapi tidak mau.

Hasby mengatakan seharusnya sebagai pejabat publik, Anies dan pengawalnya taat pada aturan. Dia juga menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna mengatur rekayasa lalu lintas.

Meski merupakan rombongan pejabat, Polres Bogor tak membiarkan pelanggaran ini begitu saja. Tujuh mobil rombongan Anies yang menerobos sistem one way ditilang. “Karena melawan arah saat sistem one way, kami lakukan tilang,” kata Hasby.

www.turnbackhoax.info

Dua Polisi Bantu Seorang Ibu Melahirkan Di Mobil Dinas

Kompol Jubaedi dan Iptu Suparno, anggota Polres Metro Jakarta Utara, mungkin bisa disebut pahlawan dalam kasus satu ini. Bukan karena mereka berhasil melumpuhkan penjahat, melainkan membantu seorang ibu melahirkan!

Istimewanya lagi, sang ibu melahirkan di dalam mobil dinas penerangan keliling Binmas Polrestro Jakut, yang digunakan Kompol Jubaedi dan Iptu Suparno bertugas saat kejadian.

Awal cerita, Kamis (12/10) sekitar pukul 13.00 WIB, Kompol Jubaedi dan Iptu Suparno dalam perjalanan pulang dari pertemuan dengan tokoh masyarakat di daerah Tanah Merah Koja.

Ketika mereka sedang melitas di wilayah Kel. Tugu Utara, Koja, tiba-tiba warga memberhentikan mobil dinas yang mereka kendarai.

Warga menyampaikan bahwa ada seorang Ibu bernama Fitri akan melahirkan dan butuh bantuan untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Koja. Pasalnya, tidak ada taksi konvensional ataupun taksi online yang mau mengantar si ibu.


www.turnbackhoax.info

Veldpolitie: Brimob di Zaman Hindia Belanda

Di masa lalu juga tak jauh beda. Ketika Pemerintah Hindia Belanda menghadapi pemberontakan orang-orang pribumi yang enggan menuruti pemerintah kolonial, pemerintah kolonial mengerahkan pasukan yang sebagian besar isinya orang-orang Indonesia. Di masa-masa itu, orang-orang Ambon sering dikerahkan di barisan terdepan. 

Menurut RP Suyono, dalam Peperangan Kerajaan di Nusantara (2003), sebuah batalyon Infanteri KNIL biasanya terdiri empat kompi yang berbaris dalam empat barisan pula. Kompi pertama adalah gabungan kompi orang-orang Menado dan Eropa, kompi kedua adalah orang-orang Ambon, kompi ketiga dan keempat adalah orang-orang Jawa dan Sunda. 

Setiap kompi di barisannya memiliki tugas masing-masing. Kompi pertama yang berhadapan dengan musuh bahkan harus mampu masuk ke garis belakang pertahanan musuh, dan menghitung kekuatan lawan. Mereka juga diperbolehkan membuat lubang pertahanan bila mendesak. 

Kompi kedua yang merupakan pasukan penggempur yang bertugas melibas musuh. Tapi, kompi kedua bisa ditarik mundur sebelum semua musuh hancur. Setelah kompi kedua ditarik, kompi ketiga dan keempat bertugas menduduki daerah lawan, menciptakan perdamaian dengan orang-orang di daerah musuh pasca-perang.

Sebagai pelibas, serdadu-serdadu KNIL asal Ambon tentu dianggap pahlawan di mata pemerintah kolonial. Tak heran jika orang Ambon dimanja pemerintah kolonial. Orang Jawa di barisan belakang biasanya adalah orang-orang yang relatif kalem. Orang Jawa yang lebih keras biasanya diarahkan ke korps Marsose. 

Sudah menjadi kebijakan militer kolonial, ketika orang Aceh memberontak maka orang-orang Ambon dan Jawa ditugaskan menumpasnya. Sedangkan untuk menangkap Pangeran Diponegoro, militer Belanda mengerahkan orang-orang Manado. Rumusnya: sebuah suku melawan, maka suku lain yang dikerahkan untuk menghabisi. 

Lalu, di mana orang-orang Belanda? Jumlah mereka terlalu sedikit, jadi orang-orang pribumi yang mereka bayarlah yang bertugas. Itulah politik belah bambu atau pecah belah yang dikenal sebagai Devide et Impera. 

Proto-Brimob: Veldpolitie alias Polisi Lapangan

Dalam banyak pemberontakan di Hindia Belanda, pemerintah kolonial juga melibatkan polisi macam Brimob untuk menanganinya pada awal abad ke-20. Pernah ada satuan polisi yang bertugas mengatasi huru-hara dengan nama Gewapende Politie alias polisi khusus bersenjata, belakangan muncul satuan semacam ini juga dengan nama Veld Politie alias Polisi Lapangan.

Menurut Marieke Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda (2009), Veldpolitie muncul terkait tidak berdayanya polisi konvensional yang kadang disebut opas di mata masyarakat yang gampang melakukan amuk. Pemerintah kolonial yang berusaha membangun citra sebagai masyarakat beradab juga enggan memakai seragam militer KNIL yang jelas menakutkan bagi masyarakat.

Di tahun 1927, setelah pemberontakan PKI, pasukan ini terus dimekarkan lagi oleh Departemen Dalam Negeri yang membawahi kepolisian. Itu adalah masa di mana perang besar macam Perang Aceh berkurang, namun kerusuhan masih tetap terjadi.

Jika ada kerusuhan, Polisi Lapangan akan maju lebih dulu menghadapi para perusuh. Polisi Lapangan bersenjata senapan karaben juga dalam menghadapi kerusuhan. Jika polisi ini tak berdaya melawan pemberontak yang kekuatannya, barulah militer KNIL dikerahkan. 

Pada pemberontakan PKI 1926, Polisi Lapangan harus dibantu KNIL untuk menghabisi para pemberontak. Jumlah pemberontak jauh lebih besar daripada kerusuhan sebuah kampung yang menolak bayar pajak. 

Polisi Lapangan yang mirip Brimob mirip juga dengan polisi khusus Carabineri di Italia atau Gendarmarie di Perancis. Setelah menyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Pemerintah militer Jepang juga mendirikan satuan polisi yang mirip dengan Polisi Lapangan. 

Namanya Tokubetsu Keisatsu Tai (Pasukan Polisi Istimewa) yang lahir pada April 1944. Tiap keresidenan di Jawa dan Madura terdapat satu kompi (sekitar 100 orang). Tiap kompi dipimpin seorang Itto Keibu (setara letnan atau inspektur polisi). Setelahnya menyerahnya Jepang, pasukan Tokubetsu Keisatsu Tai ini dikenal sebagai Polisi Istimewa. Mereka tak hanya dibekali senjata api, tapi juga kendaraan lapis baja. 

Di Surabaya, polisi-polisi ini terlibat dalam Pertempuran 10 November 1945. Mohammad Jasin, sang pendiri Brimob, adalah pimpinan mereka. 

www.turnbackhoax.info

Ahmad Dhani: Dipanggil Polisi Saya Tak Gentar

Jakarta - Ahmad Dhani sangat geram dengan para pembela penista agama yang masih berkeliaran di media sosial dan muka umum. Itulah mengapa, suami Mulan Jameela itu tak henti-hentinya menebarkan kebencian terhadap mereka.

"Pemanggilan polisi ini tidak membuat saya gentar untuk menyebar kebencian kepada pembela penista agama. Saya akan terus menyebar kebencian kepada pembela penista agama. Karena mereka harus dimusnahkan dari bumi Indonesia," tegas Dhani Polres Jakarta Selatan, Selasa, 10 Oktober 2017.

Ya, Dhani memenuhi panggilan penyidik yang kedua kalinya sebagai saksi terkait cuitannya di Twitter. Dia didampingi oleh kuasa hukumnya, Ali Lubis, SH.

Mantan suami Maia Estyanti ini juga melanjutkan bahwa para pembela penista agama ini dapat merusak kebhinekaan Indonesia. Soal panggilannya oleh pihak kepolisian juga disayangkan oleh Dhani.

Dhani merasa waktunya terbuang sia-sia karena para pembela penista agama itu.

"Ya paling waktu saja yang dirugikan, polisi juga capek ngurusin pembela penista agama," ungkap ayah lima anak itu.

Awan Berlafadz Allah

PURWAKARTA, Fenomena alam menarik terjadi malam tadi Sabtu 7 Oktober 2017 di Purwakarta yaitu awan berbentuk Lafdzul Jalaalah, Allah. Kejadian langka ini berhasil diabadikan oleh salah seorang warga Purwakarta, Wulan Ameliawati. Ia pun mengunggah hasil jepretan awan tersebut melalui akun Facebooknya.

Menanggapi fenomena ini, Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengatakan kejadian tersebut harus dijadikan momentum bagi warganya untuk bertasyakur. Makna tasyakur menurut dia, adalah sikap mental yang menunjukan rasa terima kasih baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama makhluk.
“Semoga ini tanda-tanda kemuliaan. Makanya harus dijadikan momentum oleh kita untuk senantiasa bersyukur, membangun hubungan timbal balik dengan Alam yang menjadi anugerah Allah kepada kita,” jelas Dedi saat dikonfirmasi, Minggu 8 Oktober 2017 di Rumah Dinasnya, Jalan Gandanegara No 25.

Berbagai bentuk rasa syukur ungkap dia, dapat dilakukan dalam sikap-sikap penjagaan terhadap alam. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PCNU Purwakarta tersebut menekankan merawat bumi dan pohon di sekitar lingkungan merupakan tanda syukur yang sesungguhnya.
“Saat bumi diinjak oleh kaki kita, maka sepantasnya kita merawat bumi dengan baik. Saat pohon memberikan manfaat kepada kita, maka kita harus merawat pohon. Itu terminologi tasyakur yang saya fahami,” katanya menambahkan.

Selain itu, Dedi menegaskan pentingnya tafakur dan tadabbur dalam menyikapi fenomena alam. Karena baginya, seluruh fenomena tersebut memiliki makna yang harus difahami sebagai pertanda yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat manusia. “Gejala dan fenomena yang terjadi itu pertanda yang harus difahami. Disinilah pentingnya kita bertafakur dan bertadabbur. Makna apakah yang hendak disampaikan oleh Allah SWT kepada umat manusia,” tandasnya.

Foto yang diunggah oleh Wulan Ameliawati tersebut ditanggapi beragam oleh warganet. Kebanyakan dari mereka berucap Subhanallah karena menilai fenomena tersebut sebagai bentuk peringatan dari Tuhan untuk selalu mengingat-Nya.

www.turnbackhoax.info

Aksi 299 “MEMINTA PEMBERSIHAN PARLEMEN DARI ANTEK PKI”

Jakarta – Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif menduga ada anggota dewan di parlemen yang terindikasi sebagai antek Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia meminta pimpinan DPR RI melakukan pembersihan terhadap orang-orang tersebut.

Hal itu disampaikan Slamet saat mengikuti Aksi 299 bersama sejumlah ormas di Gedung MPR/DPR, Jakarta. Dalam aksinya, mereka menolak kebangkitan PKI.

Beberapa spanduk yang dibentangkan di antaranya berbunyi “Tolak dan Lawan Kebangkitan PKI”, “Bersihkan DPR dan MPR dari PKI”, dan “Tolak Pencabutan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966”.

“Kami minta DPR bersih-bersih dari PKI. Siapa pun anggota DPR yang ingin cabut Tap MPRS, dia adalah musuh umat Islam, kalau partai, dia partai PKI,” kata Slamet saat berorasi di depan Gedung DPR.

Selain menolak kebangkitan PKI, massa aksi juga menyinggung pihak yang berusaha memisahkan Islam dari negara. Menurut Slamet, pihak yang dimaksud juga berusaha menjauhkan Islam dari nilai Pancasila.

“Padahal tidak bisa dipungkiri negara ini merdeka, saham terbesar untuk kemerdekaan adalah kami umat Islam,” ujar Slamet.

“Tidak cuma itu, Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia,” kata juru bicara Front Pembela Islam (FPI) itu.

Slamet menjelaskan, indikasi yang menjauhkan negara dan Pancasila dari Islam adalah munculnya Perppu Ormas. Dengan peraturan baru itu, menurut dia, ormas akan mudah dibubarkan tanpa pengadilan dan melangkahi jalur hukum.

“Bahkan akan memunculkan kezaliman. Umat Islam wajib tolak Perppu Ormas,” katanya.

Aksi 299 ini dimulai setelah ibadah salat Jumat. Aksi ini dilakukan dengan dua tujuan, yakni untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan menolak kebangkitan PKI.

Selain di depan Gedung DPR, aksi serupa juga dilakukan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Sumber : http://www.turnbackhoax.info/

Gladi Bersih HUT Ke-72 TNI Di Banten Seperti Medan Perang

Keheningan perairan Pantai Indah Kiat Cilegon Banten pagi hari ini terusik oleh suara dentuman meriam yang memecah udara. Tampak melaju di permukaan laut Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) secara silih berganti menembakkan meriam pada satu titik yang merupakan sasaran tembak. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Gladi bersih Demo Tempur Laut dalam rangka HUT ke-72 TNI tahun 2017 yang akan dilaksanakan 5 Oktober mendatang di Banten, Selasa (03/10/2017)

Latihan Demo Laut tersebut dipimpin oleh Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim (Danguspurlatim) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Rachmad Jayadi, M.Tr (Han).,  selaku Komandan GT didampingi oleh Wadan GT Kolonel Laut (P) Retiono Kunto, S.E., serta ditinjau langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta ketiga Kepala Staf Angkatan.

Dalam peringatan HUT ke-72 TNI kali ini Koarmatim melibatkan beberapa unsur antara lain, KRI Teluk Sampit-515, KRI Teluk Banten-516, KRI Teluk Mandar-514, KRI Tarakan-905, KRI Dewaruci, KRI Nanggala-402, KRI Nagapasa-403, KRI Lambung Mangkurat-374, KRI Untung Suropati-372, KRI Singa-651, KRI Ajak-653, KRI Hiu-634, KRI Tarihu-853, KRI Layaran-854, KRI Madidihang-855, KRI Terapang-648, KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI Oswald Siahaan-354, KRI Yos Sudarso-353, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355, KRI Sultan Hasanuddin-366, KRI Fatahillah-361 dan KRI Surabaya-591.

Pelaksanaan Gladi kotor terakhir ini, selain dilaksanakan Demo tempur Laut, dilakasanakan seluruh gladi rangkaian Upacara HUT TNI dan Defile serta dilanjutkan dengan Demo dari 3 Matra Darat, Laut dan Udara

Nikah Sirri.com

Meskipun mendapat kecaman dari sejumlah pihak, pendiri situs nikahsirri.com, Aris Wahyudi merasa tidak melanggar hukum. Dijelaskan, program yang ditawarkan memang kawin kontrak dan lelang perawan/perjaka.

Saat ditemui di kediamannya di Komplek Angkasa Puri, Bekasi kemarin (23/9) siang, Dia terlihat begitu terbuka menuturkan gagasannya membuat layanan nikah siri dan lelang keperawanan/perjaka.

Ia mengakui bahwa namanya saja nikah siri, tetapi pada praktiknya adalah kawin kontrak. Ia akui, dari maraknya kecaman di sosial media terhadap situs nikahsirri dan lelang perawan, ia didatangi jajaran Polres Bekasi.  “Cuma koordinasi saja, tidak ada perintah untuk menghentikan program ini,’’ tuturnya.

Pria kelahiran Cilacap, 12 Mei 1968 itu menerangkan bahwa yang dia lakukan adalah ’’mengonlinekan’’ praktik kawin kontrak yang selama ini terjadi di kawasan puncak Bogor.

’’Yang di puncak dibiarkan, saya kok dikecam,’’ tegasnya. Jika pemerintah fair, tidak hanya layanan di www.nikahsirri.com yang dikecam. Tetapi juga praktik kawin kontrak di puncak Bogor juga dibersihkan.

Dia bahkan mengatakan layanan online yang dia buka lebih memberikan jaminan untuk pihak yang akan dinikahi secara siri atau kontrak.

Sebab melalui sistem online, si perempuan bisa melihat berapa uang mahar yang ditawarkan oleh calon suami.

Sedangkan dalam praktik nikah kontrak di puncak Bogor, pihak perempuan tidak memiliki pilihan. ’’Diberi mahar Rp 1 juta untuk jadi istri selama dua bulan, tidak bisa menolak,’’ ungkapnya.

Aris menjelaskan meskipun belum dibuka, layanan nikahsirri yang dia buat mendapatkan respon besar. Hingga kemarin ada 300 lebih orang yang melamar menjadi mitra dan klien.

Mitra adalah pihak yang bersedia dinikahi secara sirri atau yang siap melelang keperawanan/keperjakaannya.

Sementara klien adalah orang yang siap membayar mahar untuk proses nikah sirri maupun lelang keperawanan.

Dia menuturkan program ini cocok untuk sejumlah kalangan. Namun tidak diperuntukkan bagi anak-anak di bawah usia 17 tahun.

Diantara sasarannya adalah para mahasiswi yang kesulitan uang kuliah. Menurut dia ketimbang keperawanannya direnggut sama pacar yang tidak jelas statusnya, mending dilelang dan dinikahkan sesuai ketentuan agama Islam. ’’Kami siapkan tokoh agama dan saksinya,’’ jelasnya.

Aris benar-benar menjaga privasi. Dia tidak bersedia membuka identitas maupun kontak orang-orang yang menjadi mitra maupun klien.

Menurut taksirannya, lapisan masyarakat tertentu bakal rela keluar uang puluhan bahkan ratusan juta untuk bisa menikah dengan perawan atau perjaka.

Kepala Prodi Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah Nurul Irfan mengatakan pengelola www.nikahsirri.com jangan mengkait-kaitkan dengan praktik kawin kontrak di puncak Bogor.

Dia menuturkan nikah sirri di puncak Bogor itu merupakan legalisasi perzinahan. ’’Jelas bagi kelompok non syiah, apapun namanya kawin kontrak bagian dari yang dilarang agama,’’ tandasnya.

Menurut dia kawin kontrak itu jelas praktik eksploitasi perempuan. Kemudian perempuan yang bersedia nikah kontrak maupun lelang keperawanan, bukan perempuan yang mulia.

Dia menjelaskan dalam firmannya Allah berpesan kurang lebih, nikah itu adalah sebuah ikatan yang sangat kuat. Tidak semata orientasi seksualitas semata.

Sehingga Nurul berkesimpulan layanan www.nikahsirri.com itu merusak citra dan kesakralan nikah. ’’Kalau mau jangan pakai istilan nikah,’’ tuturnya.

Status Gunung Agung Berubah Menjadi Awas

PVMBG Badan Geologi resmi menaikan status Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dari siaga (level 3) menjadi awas (level 4). Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho penaikan status itu dilakukan seiring peningkatan aktivitas vulkanik dari kegempaan yang terus meningkat.

“Level awas adalah level tertinggi dalam status gunung api. Status awas berlaku terhitung mulai pukul 20:30 WITA,” ujar Sutopo dalam keterangan tertulis pada Jumat malam, 22 September.

Oleh sebab itu, PVBMG merekomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Agung, pendaki, pengunjung atau wisatawan tidak beraktivitas di area gunung tersebut. Bahkan, PVBMG memberikan area radius mencapai 12 kilometer.

Sutopo menjelaskan bahwa Kepala PVBMG telah melaporkan kenaikan status awas itu kepada Kepala BNPB, BPBD Provinsi Bali dan BPBD kabupaten di sekitar Gunung Agung untuk diantisipasi. Kepala BNPB Willem Rampangilei sudah berada di Bali untuk berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan bupati terkait. Posko nasional segera diaktifkan untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Dengan adanya perluasan daerah zona berbahaya, maka pengungsi diprediksi terus bertambah. Sementara, berdasarkan data BNPB per Jumat siang pukul 13:00 WIB terdapat 9.421 jiwa warga yang mengungsi. Mereka adalah warga desa yang tinggal di dalam radius 6 kilometer dan 7,5 kilometer di sektor utara, tenggara, selatan-barat daya dari puncak Gunung Agung seperti yang direkomendasikan oleh PVBMG.

Masyarakat akhirnya memilih mengungsi karena berdasarkan pengalaman masa lalu saat Gunung Agung akan meletus tahun 1963 terjadi banyak gempa. Saat ini, pengungsi tersebar di 50 titik di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng.

Tetap tenang

Sementara, bantuan logistik dan peralatan segera didorong ke titik-titik pengungsian. Sutopo mengatakan BNPB dan BPBD sedang menyiapkan rambu-rambu jarak radius yang segera dipasang di tempat-tempat strategis agar masyarakat dapat mengetahui posisi di radius aman atau berbahaya.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang. Jangan terpancing pada isu-isu yang menyesatkan. Hingga saat ini Gunung Agung belum meletus. Pemantauan terus diintensifkan,” kata Sutopo

Sumber Berita : http://www.turnbackhoax.info/

Brimob Diterjunkan Dalam Demo 299

Polri telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengawal aksi demo 299. Demo tersebut bertujuan menolak Perppu Ormas dan menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sekitar 5.000 personel Brigade Mobil (Brimob) dari berbagai daerah akan dikerahkan untuk membantu pengamanan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada hari Jumat tersebut.

“Ada beberapa pasukan Brimob nusantara yang digeser ke Jakarta untuk memperkuat,” ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto.

Setyo mengimbau para peserta aksi untuk tertib serta tidak membuat kerusuhan. “Kita imbau supaya yang demo-demo itu tertib lah. Kalau enggak tertib kan memang membuat kerusuhan,” ujarnya.

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma’arif menyampaikan, aksi tersebut digelar dalam rangka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

“Kami akan dorong anggota DPR untuk menolak Perppu tersebut,” ujar Slamet.
Sebanyak 50 ribu orang diprediksi akan menggelar aksi unjuk rasa itu. “Berdasarkan laporan massa pada Jumat, itu 50 ribu. Itu prediksi kami yang akan ikut aksi,” kata Slamet.

Slamet mengatakan 50 ribu orang tersebut berasal dari seluruh Indonesia. Massa aksi itu terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan alumni aksi 212. “Kita prediksi massa dari Jakarta dan luar 50 ribu. Secara pribadi, alumni 212 dari Jabodetabek dan lainnya akan hadir,” ujar Slamet.

Slamet mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait jumlah massa aksi itu. Dia memastikan aksi 299 akan berjalan dengan damai.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri agar tidak dihambat di jalan, jangan ada penutupan dan pemblokiran jalan. Biar massa datang ke Jakarta. Kami pastikan ketika aparat tidak usik, kami bisa pastikan aksi damai,” ucapnya.

Slamet Ma’arif juga mengimbau massa salat Jumat di sekitar gedung DPR saat Aksi 299. Namun salat Jumat akan digelar di depan gedung DPR jika massa telah berkumpul terlebih dahulu di lokasi.

“Disarankan agar melakukan salat Jumat di sekitar gedung DPR, baik di masjid TVRI, masjid di gedung Manggala Wanabakti, dan di beberapa kantor,” kata Slamet.

“Jika sebelum jumatan massa sudah berkumpul di gedung DPR, kami selaku penyelenggara aksi akan melaksanakan jumatan di depan gedung DPR,” imbuhnya.

Slamet khawatir masjid di sekitar lokasi aksi tidak menampung massa yang datang. Menurutnya, kondisi masjid saat salat Jumat biasanya sudah penuh. “Khawatir kalau sampai 50 ribu (orang), tidak akan tertampung di masjid sekitar DPR. Tidak ada aksi saja masjid penuh, apalagi ada aksi,” ucap Slamet.

Selain itu, Slamet mengimbau massa yang membawa kendaraan memarkir kendaraannya di Gelora Bung Karno, lalu berjalan ke gedung DPR. “Kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk dibuka akses ke sana. Kemudian (massa) jalan kaki ke gedung MPR/DPR,” ucap Slamet.

Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Maruf Amin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi 29 September 2017 mendatang. “Menurut saya, sudah tidak perlu lagi ada demo-demo itu. Sebab, kita berjalan saja sesuai dengan mekanismenya,” ujar Maruf.

Maruf berpandangan, aksi 299 tak perlu dilakukan. Sebab, PKI sudah tak ada lagi di Indonesia. Hal itu juga sudah menjadi keputusan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Dalam TAP tersebut menegaskan, seluruh komponen negara melarang kemunculan PKI di Indonesia. “Seharusnya soal PKI itu sudah selesai. Orang PKI sudah tidak ada, sudah mati semua. Sudah puluhan tahun. Saya waktu itu masih muda, dan saya ikut zaman-zaman Nasakom. Dan kita anggap masalah PKI itu sudah selesai. Sudah menjadi keputusan MPRS,” Maruf menegaskan.

Maruf kemudian menyarankan, jika ada kecurigaan soal munculnya PKI dapat dilakukan dengan melaporkannya kepada kepolisian. “Jika ada kecurigaan, laporkan saja, Presiden juga sudah mengatakan ‘gebuk saja PKI kalau ada’ artinya tinggal melaporkan saja tidak perlu dengan demo yang bisa menimbulkan kegaduhan,” lanjut Maruf.

Tuntutan kepada Perppu Ormas juga tidak perlu dilakukan dengan menggelar aksi. Pihak yang merasa tidak setuju dengan Perppu tersebut dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah memiliki kewenangan membuat Perppu yang sifatnya sebagai upaya pencegahan. Perppu yang dibuat juga tetap akan diuji di DPR apakah sah atau tidak.

“Ada mekanisme bagi mereka yang tidak puas, tidak bisa menerima Perppu bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi, gunakan saja saluran yang ada sehingga tidak perlu menimbulkan kegaduhan,” kata Maruf.

Sumber Berita : http://www.turnbackhoax.info/